Perbedaan Ta' Zir dan Ta' Widh atau Denda dan Ganti Rugi Menurut Fatwa DSN-MUI

Dalam sistem ekonomi syariah, konsep keadilan dalam hal tanggung jawab dan sanksi menjadi hal yang sangat penting. Dua istilah yang sering digunakan dalam konteks ini adalah ta'zir dan ta'widh. Kedua istilah ini merujuk pada bentuk hukuman atau sanksi, namun dengan tujuan, dasar hukum, dan penerapan yang berbeda. Artikel ini akan mengupas perbedaan ta'zir dan ta'widh menurut Fatwa DSN-MUI, serta bagaimana konsep ini diterapkan dalam perbankan dan transaksi syariah.

Bagi Anda yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai perbedaan ta'zir dan ta'widh.  Langsung saja simak pembahasan selengkapnya di bawah ini!

Baca Juga: Perbedaan Ekonomi Islam dan Konvensional

Apa itu Ta'zir?

Ta'zir adalah hukuman yang diberikan untuk pelanggaran-pelanggaran yang tidak diatur secara spesifik dalam Al-Qur’an maupun hadits. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 17 tentang Sanksi atas Peserta Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran, ta'zir diterapkan sebagai hukuman terhadap Peserta yang dengan sengaja menunda-nunda pembayaran kewajibannya, meskipun mereka mampu untuk membayar.

Tujuan dari ta'zir dalam konteks ini adalah untuk mendisiplinkan Peserta agar tepat waktu dalam memenuhi kewajibannya. Ta'zir tidak hanya bersifat fisik, tetapi dapat berupa hukuman finansial seperti denda, yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam akad.

Dalam perbankan syariah, ta'zir umumnya ditujukan untuk mendorong disiplin Peserta dalam membayar kewajiban keuangan mereka tepat waktu, tanpa ada niat untuk menghilangkan kemampuan Peserta yang benar-benar tidak mampu membayar.

Baca Juga: Fatwa: Pengertian dan Pentingnya Mengikuti Fatwa dalam Kehidupan Muslim di Zaman Kontemporer

Apa itu Ta'widh?

Ta'widh, di sisi lain, mengacu pada ganti rugi yang dibebankan kepada pihak yang merugikan akibat tindakannya. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 43 tentang Ganti Rugi (Ta'widh), ta'widh adalah kompensasi yang harus dibayarkan atas kerugian yang nyata dan dapat dihitung dengan jelas. Kerugian tersebut adalah kerugian riil (real loss) yang dialami pihak yang dirugikan, bukan kerugian yang bersifat spekulatif atau potensi kerugian yang diakibatkan oleh hilangnya peluang (opportunity loss).

Ta'widh lebih difokuskan pada pengembalian kondisi finansial pihak yang dirugikan ke posisi semula sebelum kerugian terjadi. Penerapannya sering terlihat dalam berbagai jenis akad yang menimbulkan utang-piutang, seperti murabahah, istishna’, salam, dan ijarah. Dalam akad-akad ini, jika pihak yang berutang lalai atau gagal memenuhi kewajibannya, mereka bisa dikenakan ta'widh sebagai kompensasi atas kerugian riil yang dialami oleh pihak yang berhak.

Baca Juga: Pengertian Syirkah dan Jenis-Jenisnya: Memahami Konsep Kerjasama Bisnis dalam Hukum Islam

Perbedaan Ta'zir dan Ta'widh

Untuk memahami lebih jauh, berikut adalah beberapa perbedaan mendasar antara ta'zir dan ta'widh berdasarkan beberapa aspek utama:

1. Dasar Hukum

Ta'zir didasarkan pada ijtihad dan kebijakan otoritas syariah yang berwenang untuk memberikan hukuman bagi pelanggaran yang tidak diatur secara spesifik dalam syariat. Dalam konteks perbankan syariah, DSN-MUI melalui Fatwa No. 17 memperkenalkan ta'zir sebagai sanksi bagi Peserta yang menunda-nunda pembayaran kewajiban. Hukuman ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga dapat berupa denda finansial, yang harus disepakati kedua belah pihak.

Ta'widh, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 43, memiliki dasar hukum yang lebih jelas, karena hanya dikenakan untuk mengganti kerugian riil (real loss) yang sudah pasti terjadi. Ta'widh adalah hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut kompensasi atas biaya-biaya nyata yang timbul akibat keterlambatan atau pelanggaran kontrak.

2. Tujuan

Ta'zir bertujuan mendisiplinkan dan memberikan efek jera kepada pelanggar agar tidak mengulangi kesalahannya pada masa depan. Dalam kasus perbankan syariah, ta'zir bertujuan untuk memastikan Peserta yang mampu tidak menunda-nunda pembayaran kewajibannya. Denda yang dikenakan berdasarkan ta'zir digunakan untuk memotivasi kepatuhan, bukan sebagai kompensasi kerugian finansial pihak lain.

Di sisi lain, ta'widh bertujuan untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang mengalami kerugian riil. Ta'widh tidak dimaksudkan sebagai hukuman, tetapi sebagai tanggung jawab untuk memulihkan kerugian yang timbul. Contoh konkret ta'widh adalah kompensasi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan dalam penagihan haknya.

3. Penerapan

Ta'zir diterapkan pada kasus pelanggaran yang tidak spesifik diatur oleh syariat. Dalam konteks perbankan syariah, ta'zir dapat diterapkan ketika Peserta yang mampu menunda pembayaran kewajibannya. Ta'zir harus disepakati dalam akad, dan bisa berupa denda yang dihitung secara harian atau sesuai kesepakatan.

Sebaliknya, ta'widh diterapkan pada akad yang menimbulkan utang-piutang, seperti akad murabahah, salam, istishna’, dan ijarah. Fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa ta'widh hanya dapat dikenakan untuk kerugian riil dan tidak untuk kerugian potensial. Di dalam akad mudharabah dan musyarakah, ta'widh hanya dapat dikenakan oleh shahibul mal atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila keuntungan yang telah ditetapkan tidak dibayarkan.

Ta'widh juga tidak dimaksudkan untuk menghukum, melainkan untuk mengganti biaya-biaya nyata yang timbul. Misalnya, jika seorang Peserta terlambat membayar angsuran murabahah dan bank mengalami kerugian nyata akibat keterlambatan tersebut, bank berhak menuntut ganti rugi dalam bentuk ta'widh.

Baca Juga: 4 Macam-Macam Jual Beli Berdasarkan Ekonomi Syariah

4. Jenis Pelanggaran yang Disanksi

Ta'zir umumnya diterapkan pada pelanggaran yang bersifat moral atau perilaku, di mana pelanggar tidak mematuhi kewajiban dalam suatu akad. Contohnya adalah Peserta yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran utang dengan sengaja. Sanksi ini lebih bersifat subjektif karena didasarkan pada penilaian terhadap niat dan perilaku pelanggar.

Sebaliknya, ta'widh diterapkan untuk pelanggaran yang menyebabkan kerugian finansial yang nyata dan dapat diukur. Kerugian tersebut harus dapat dibuktikan dan diidentifikasi dengan jelas, seperti kerugian akibat keterlambatan pembayaran utang atau pelanggaran dalam transaksi jual beli. Dengan kata lain, ta'widh lebih bersifat objektif karena didasarkan pada fakta kerugian yang nyata dan pasti terjadi.

5. Pemanfaatan Dana

Dana ta’zir tidak boleh diakui sebagai pendapatan namun digunakan untuk kepetingan sosial, sedangkan ta’widh dapat diakui sebagai pendapatan untuk menggantikan kerugian yang muncul akibat kelalaian (wanprestasi),

Kesimpulan

Berdasarkan uraian perbedaan ta'zir dan ta'widh di atas, jelas bahwa ta'zir dan ta'widh memiliki perbedaan mendasar dari segi dasar hukum, tujuan, dan penerapannya. Ta'zir merupakan bentuk hukuman yang bersifat mendisiplinkan dan bertujuan memberikan efek jera, sementara ta'widh adalah kompensasi untuk kerugian nyata yang dialami pihak yang dirugikan.

Dalam konteks perbankan syariah, ta'zir diterapkan sebagai denda bagi Peserta yang mampu tetapi menunda pembayaran, sedangkan ta'widh dikenakan sebagai bentuk ganti rugi atas kerugian nyata yang dialami pihak bank atau pihak lain dalam suatu transaksi.

Sebagai pelaku usaha atau Peserta di sektor perbankan syariah, memahami perbedaan ini sangat penting untuk memastikan bahwa Anda menjalankan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, hubungan keuangan yang terjadi dapat terjaga dalam koridor keadilan dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah yang berlaku.

Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang konsep ta'zir, ta'widh, serta berbagai aspek terkait ekonomi syariah lainnya, Sharia Knowledge Centre (SKC) adalah sumber informasi yang tepat. SKC bekerja sama dengan berbagai industri ekonomi syariah dalam kemitraan strategis untuk memberikan edukasi tentang ekonomi syariah. Kunjungi Sharia Knowledge Centre (SKC) oleh Prudential Syariah untuk mendapatkan pengetahuan lengkap tentang kinerja keuangan syariah dan wawasan penting lainnya!